Kabupaten Bogor. Suaka Indonesia – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor, kembali menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bersama Ikatan Pekerja Sosialisasi Masyarakat ( IPSM )untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) serta Bupati dan Wakil Bupati 2018. Kegiatan yang diselenggarakan di Meeting Room Hotel M- ONE Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 49,5 Jembatan Hitam Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
Acara Sosialisasi dan Partisipatif ini dihadiri oleh Ketua Panwaslu ( Ridwan Arifin ), Ketua Komisioner ( Burhanudin ), Ketua IPSM ( Dian Firmasyah ), Ketua IWO Bogor Raya ( Didin/Brodin ) dan diikuti kurang lebih 100 orang Anggota IPSM, pada Selasa ( 08/05 ).
Dengan keikutsertaan IPSM ini akan mendorong dan mampu menginformasikan pentingnya partisipasi aktif dalam mengawasi setiap tahapan - tahapan di Pilkada tahun 2018. Serta dapat menjadi panutan bagi masyarakat lainnya. Yakni dengan bersedia datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) setempat guna memberikan hak suaranya.
Komisioner Panwaslu Burhanudin menegaskan, tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk meningkatkan sinergitas antara Panwaslu dengan seluruh stakeholder masyarakat. Menurutnya, untuk menciptakan pemilihan umum (pemilu) yang baik, diperlukan pengawasan dari berbagai pihak.
" Dengan adanya partisipasi dari masyarakat dan Komunitas Elemen lainnya maka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 ini bisa berjalan lancar, sukses, aman dan adil ", tuturnya.
" Kami menghimbau kepada para tokoh masyarakat, kepemudaan, dan pemuka agama untuk membimbing masyarakat agar turut aktif berpartisipasi dalam pemilu yang adil, objektif dan aman ", pungkasnya.
Sementara itu Dian Firmasyah Ketua IPSM mengatakan , " Panwaslu menggandeng IPSM untuk membantu mengawasi dan mengawal jalannya Pesta Demokrasi sehingga bisa terwujud demokrasi yang aman dan bersih, kita juga melibatkan 3.000 personil IPSM sehingga Warga kabupaten Bogor agar mendapatkan hak dan kewajibannya dalam Pemilu pada 27 Juni nanti ".
Ridwan Arifin selaku Ketua Panwaslu memaparkan bahwa sampai saat ini sudh 37 ribu Warga masuk dalam DPT akan tetapi masih banyak diantara mereka yang sampai saat ini belum memiliki KTP ataupun Suket dan itu nantinya akan menimbulkan permasalahan saat pencoblosan karena salahsatu syarat mencoblos adalah adanya kepemilikan E-KTP atau Suket. " Selain masalah E-KTP,kita juga harus memperhatikan kelompok Pisabilitas,karena di Kabupaten Bogor ada sekitar 2500 penyandang Pisabilitas, untuk kita sebagai Pengawas Pemilu harus bisa memastikan hak mereka sehingga hak- nya bisa tersalurkan ", ungkapnya.
Masih menurut Arifin, " Kita juga harus mendorong terwujudnya Pemilu sebagai instrument kepemimpinan politik, mendorong munculnya kepemimpinan politik yg sesuai dengan aspirasi rakyat, juga harus bisa menciptakan Pemilu yang aman dan bersih ".
Reporter : Nopi Hidayat (Bule)
