Notification

×

Iklan

Iklan

PPMKP Ciawi Melaksanakan Diklat Leadhership Bagi Kepala BPP Provinsi Kalimantan Barat

Senin, 06 November 2017 | November 06, 2017 WIB | 0 Views Last Updated 2024-01-22T10:58:54Z

Bogor,suakaindonesia.com - Dalam rangka mengantisipasi tantangan perubahan lingkungan serta perubahan iklim global diperlukan sumberdaya manusia yang siap pakai, hal itu dilakukan agar dapat mewujudkan pertanian yang tangguh, produktif, efisien dan berdaya saing sehingga kesejahteraan pelaku utama pembangunan pertanian dapat tercapai, karena saat ini persaingan pasar kerja sangat kompetitif.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut maka Kementrian Pertanian bekerjasama dengan PPMKP Ciawi menyelenggarakan Diklat Ledhership bagi Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di gedung PPMKP Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Senin (06/11). Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas, efektivitas dan efisiensi usaha agribisnis para pelaku usaha pertanian di pedesaan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Momon Rusmono mengatakan, " Agar BPP dan para Penyuluh dapat dengan efektif dan efisien menjalankan fungsinya maka perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga diharapkan dapat meningkatkan fungsi penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif dan efisien, untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap sumber-sumber permodalan, pasar, dan teknologi pertanian," kata Momon.

Masih menurut Momon, kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan dan desa perlu dihidupkan dan ditumbuhkembangkan, oleh karena itu sudah menjadi salah satu tugas penyuluh petanian untuk menumbuh dan mengembangkan minat petani untuk mau tergabung dalam kelompok tani sehingga kedepannya kelembagaan ekonomi petani dapat meningkat.

"Masalah pertanian di Indonesia begitu kompleks serta banyaknya kekurangan di sisi petani baik dari aspek pendidikan, modal dan kapasitas membutuhkan kinerja yang lebih baik dari pemerintah dan penyuluh pertanian hingga berdampak positif untuk peningkatan produksi, kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, berkurangnya jumlah penyuluh pertanian dilapangan dan menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian merupakan tantangan bagi pemerintah khususnya BPP ", ungkapnya.

Sementara itu Kepala PPMKP Heri Suliyanto menjelaskan bahwa, "Langkah awal untuk meningkatkan kualitas pertanian adalah dengan cara peningkatan minat petani untuk menjadi penyuluh swadaya yang dibarengi dengan penumbuhan Pos Penyuluh Pedesaan (POSLUHDES), penyuluhan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan besar dari pelatihan dan pendidikan. Untuk meningkatkan kapasitas penyuluh maka dilakukan pelatihan dengan sistem jemput bola (on job training) dengan pola widya iswara yang mendatangi BPP serta ada sinergi penyuluhan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian perlu dilakukan, karena inovasi teknologi tak ada artinya bila tidak sampai ke petani.

"Maka disinilah peran penyuluh sebagai agen perubahan menyampaikan dan memotivasi petani untuk meningkatkan hasil produksinya dengan memanfaatkan inovasi teknologi tersebut", pungkasnya.

Reporter : Wiwik/Herwanto
Editor      : Admin

×
Berita Terbaru Update