 |
| AMPB |
Jakarta, suakaindonesia.com – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (15/12/2025) untuk meminta klarifikasi status hukum Bupati Pati Sudewo dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Hal ini merupakan kelanjutan dari aksi demo yang dilakukan Gerakan Aktivis Pati (GAP) beberapa hari lalu pada minggu lalu. Koordinator Lapangan AMPB, Suharno, menyampaikan bahwa pihaknya menanyakan sejauh mana proses penyidikan yang tengah berjalan, termasuk kapan Sudewo akan dipanggil kembali.
"Dari audiensi kami, KPK menyampaikan bahwa status hukum terhadap Bupati Sudewo belum bisa ditetapkan karena kasus ini melibatkan beberapa daerah. Sementara itu, ada informasi bahwa beliau akan diperiksa kembali pada akhir bulan ini atau awal tahun depan," ujar Suharno usai bertemu dengan pihak KPK di Gedung Merah Putih.
Suharno juga mengutarakan harapan agar KPK menangani kasus ini secara adil dan tak berpihak kepada kepentingan apapun. "KPK adalah harapan kita satu-satunya untuk mewujudkan pemberantasan korupsi di negeri ini," katanya.
Selain itu, AMPB berencana menggelar aksi unjuk rasa setiap hari mulai dari hari ini di depan Gedung KPK. "Tim kami yang berjumlah 13 orang akan melakukan aksi secara rutin, sementara sebagian lainnya fokus melakukan silaturahmi ke beberapa tempat," jelasnya.
Sebelumnya, Sudewo telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada Senin (22/9/2025). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik mendalami keterangan terkait pengaturan lelang hingga dugaan pemberian sleeping fee pada proyek tersebut.
Redaksi
