APBD Kabupaten Demak Tahun 2027 Resmi Disetujui DPRD, Pelaksanaan Efektif Jadi Kunci Keberhasilan

Foto Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Demak 

Demak,suakaindonesia.com — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2027 resmi disetujui DPRD Kabupaten Demak menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut digelar pada Jumat, 13 November 2026, dalam Rapat Paripurna ke-39 Masa Sidang Ketiga Tahun 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Demak H. Zayinul Fatta, S.E., yang memimpin rapat, menjelaskan bahwa Raperda APBD 2027 sebelumnya telah melalui penyelarasan di tingkat komisi serta pembahasan bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Hasil rapat tersebut kemudian dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi, Bapemperda, dan Badan Kehormatan. Pembahasan dilakukan agar APBD Demak tahun 2027 tetap sinkron dengan program pemerintah pusat dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Demak,” kata Zayinul Fatta.

Sementara itu, Bupati Demak Eistianah mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah selaku pengguna anggaran agar segera melaksanakan program yang telah direncanakan sejak awal tahun anggaran 2027. Langkah ini, menurutnya, penting agar pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun.

“Seluruh program yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga kualitas dan target pembangunan dapat tercapai, serta serapan anggaran dapat berjalan optimal,” ujar Bupati Eistianah dalam pidatonya.

Raperda yang telah disetujui tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi sebelum resmi ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Pada hari yang sama, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Demak melanjutkan pembahasan empat Raperda non-APBD dalam Rapat Paripurna ke-40 dan ke-41 Masa Sidang Ketiga. Dua di antaranya merupakan usulan Bupati Demak, yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2026–2046 dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sementara dua Raperda lainnya merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Demak, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Raperda tentang Inovasi Daerah.

Persetujuan APBD 2027 menjadi tonggak penting bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Demak ke depan. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi. Apakah program-program yang telah disahkan akan benar-benar dijalankan secara efektif, efisien, dan akuntabel sejak awal tahun, atau kembali menumpuk di akhir periode seperti yang sering terjadi? Jawabannya kini berada di tangan para pengguna anggaran dan pengawasan yang ketat dari DPRD maupun masyarakat.

Reporter : Andhi

Editor : Sutrisno 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama