Kasus Pengeroyokan ODGJ di Puring Diselimuti Rumor “Uang Damai” dan Markus, Publik Desak Transparansi Polres Kebumen

Gambar ilustrasi 

Kebumen,suakaindonesia.com – Kasus dugaan pengeroyokan terhadap penyandang disabilitas psikososial (ODGJ) di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, kini memicu keresahan publik. Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebut adanya lonjakan nominal “uang damai” serta dugaan praktik makelar kasus (Markus). Masyarakat mendesak Polres Kebumen memberikan klarifikasi terbuka agar spekulasi liar tidak semakin berkembang.(14/11/2026).

Sebagai respons, Polres Kebumen menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Penyidik telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam perkara ini.

Rumor Lonjakan Nominal dan Janji Pembebasan

Informasi yang beredar menyebutkan nominal perdamaian melonjak dari semula Rp17 juta menjadi Rp30 juta untuk masing-masing dari delapan tersangka dewasa, serta Rp25 juta untuk tersangka di bawah umur. Bahkan, muncul rumor bahwa para tersangka akan dibebaskan pada Senin mendatang setelah menyerahkan jaminan uang kepada oknum tertentu.

Salah satu keluarga tersangka berinisial AW membenarkan adanya peredaran informasi nominal tersebut. Namun, ia menekankan bahwa pernyataannya hanya menggambarkan kondisi keuangan keluarga dan tidak menuduh pihak mana pun melakukan pemerasan.

“Benar, saat ini keluarga saya baru menyerahkan uang Rp17 juta. Kekurangan yang mencapai Rp13 juta itu masih diusahakan,” ujar perwakilan keluarga AW, Sabtu (14/11/2026).

Ia mengaku tidak mengetahui dasar hukum penyerahan dana tersebut dan belum memperoleh kepastian apakah uang itu berpengaruh terhadap status hukum para tersangka.

Keresahan senada disampaikan OG, warga Kebumen, yang menyoroti rumor pembebasan tersangka. “Kalau benar dibebaskan Senin, atas dasar apa? Apakah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), mekanisme restorative justice (RJ) yang resmi, atau hanya janji lisan perantara? Polres harus menjawab secara terbuka,” tegasnya.

Peringatan Pengamat Hukum, Delik Biasa, Bukan Delik Aduan

Seorang pengamat hukum di Kebumen mengingatkan bahwa tindak pidana penganiayaan bersama merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Kesepakatan damai secara perdata tidak serta-merta menggugurkan proses penyidikan pidana, terlebih korban adalah penyandang disabilitas yang dilindungi undang-undang.

“Mekanisme restorative justice diatur ketat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Harus ada kesepakatan sukarela, gelar perkara, dan persetujuan pimpinan penyidik. Bukan sekadar menyerahkan uang kepada perantara lalu tersangka langsung dibebaskan,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika terbukti ada pihak yang meminta uang dengan menjanjikan pembebasan tersangka, perbuatan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana tersendiri. “Itu bisa masuk kategori penipuan, pemerasan, atau praktik Markus yang wajib diusut tuntas oleh aparat,” pungkasnya.

Empat Pertanyaan Kunci yang Menuntut Jawaban Resmi

Mengacu pada fungsi kontrol sosial pers, redaksi merangkum empat pertanyaan mendasar yang memerlukan jawaban resmi dari pihak berwenang:

Benarkah terjadi lonjakan nominal “uang damai” menjadi Rp30 juta per tersangka dewasa, dan siapa pihak yang menetapkan nominal tersebut?

Benarkah akan ada pembebasan tersangka pada hari Senin, dan apakah hal tersebut didasarkan pada prosedur hukum yang sah?

Apakah Polres Kebumen akan menelusuri aliran dana Rp17 juta yang diakui telah diserahkan oleh keluarga tersangka untuk memastikan tidak ada praktik Markus?

Apa langkah konkret Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Desa dalam memberikan rehabilitasi serta perlindungan bagi korban agar insiden serupa tidak terulang?

Klarifikasi Resmi Polres Kebumen

Terpisah, di tengah simpang siur informasi mengenai “uang damai”, Polres Kebumen memberikan klarifikasi resmi. Penyidik memastikan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap pria berinisial IR (30). Dari jumlah tersebut, delapan orang telah ditahan, sementara dua lainnya tidak ditahan karena masih berusia di bawah umur.

Kasat Reskrim Polres Kebumen, AKP Kanzi Fathan, membenarkan perkembangan tersebut. “Sudah ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Delapan orang dilakukan penahanan, sementara dua lainnya tidak dilakukan penahanan karena masih di bawah umur,” ujarnya.

Ia menambahkan fakta penting bahwa salah satu dari delapan tersangka yang ditahan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kronologi Singkat

Kasus ini bermula setelah beredarnya video yang memperlihatkan dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan dan penendangan terhadap korban IR, warga Desa Puliharjo, Kecamatan Puring. Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa tersebut terjadi di wilayah Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring, pada 17 Februari 2026.

Pihak keluarga korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kebumen pada 1 Maret 2026 agar kepolisian mengusut dugaan penganiayaan dan memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum.

Hingga saat ini, penyidik Polres Kebumen masih melakukan pendalaman secara menyeluruh untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan motif di balik kasus tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Redaksi terus memantau perkembangan kasus ini dan membuka ruang hak jawab bagi semua pihak terkait.

Redaksi 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama