Kontrol Sosial atau Intimidasi? Dugaan Penyalahgunaan Profesi Jurnalistik di Kudus Menjadi Sorotan

Gambar ilustrasi 

Kudus,suakaindonesia.com - Dugaan penyalahgunaan profesi jurnalistik oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan menjadi perhatian serius sejumlah pelaku usaha tambang rakyat dan penataan areal pertanian di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Alih-alih menjalankan fungsi kontrol sosial, kehadiran oknum tersebut justru menimbulkan rasa tidak nyaman, tekanan, dan kekhawatiran di kalangan pengusaha.

Sejumlah pelaku usaha mengaku mulai merasa terganggu. Oknum yang datang ke lokasi usaha dengan membawa identitas sebagai insan pers diduga kerap mencari-cari kesalahan, mempertanyakan setiap aktivitas bisnis secara berlebihan, hingga menunjukkan sikap yang terkesan intimidatif dan intervensi. Kedatangan mereka tidak lagi dirasakan sebagai upaya mencari informasi yang sah, melainkan sebagai bentuk tekanan yang mengganggu kelancaran usaha.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan mendasar: di mana batas antara tugas jurnalistik yang profesional dengan tindakan yang menyalahgunakan nama dan kewibawaan profesi wartawan?

Salah satu pelaku usaha yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, oknum yang mendatangi lokasinya bahkan tidak mampu menunjukkan identitas kewartawanan maupun kartu keanggotaan organisasi pers secara jelas. Situasi tersebut membuat dirinya dan sejumlah rekan pengusaha lain merasa tertekan dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari.

“Kalau memang wartawan profesional, silakan melakukan investigasi, mencari informasi, dan mengkritisi kegiatan usaha. Itu bagian dari fungsi pers. Tetapi jangan sampai profesi wartawan digunakan untuk menekan, menakut-nakuti, atau mencari-cari kesalahan dengan cara yang membuat pengusaha merasa terancam,” tegas pengusaha tersebut.

Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap kegiatan usaha merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan. Apalagi usaha pertambangan rakyat maupun penataan areal pertanian memiliki aspek perizinan dan ketentuan teknis yang memang wajib dipatuhi. Yang menjadi persoalan adalah cara serta sikap yang digunakan dalam menjalankan pengawasan tersebut, yang dinilai sudah melampaui batas etika jurnalistik.

Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa kebebasan pers harus dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar fungsi jurnalistik yang sebenarnya.

Redaksi 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama