Pati,suakaindonesia.com - Puluhan massa aksi dari Ormas Mantra menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Pati dengan Membacakan orasi sambil mengelilingi alun-alun Pati Sebanyak 7 kali, Dan setelahnya itu dilanjutkan ke kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati, Senin (9/10).
Mereka menuntut agar pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui BKPP membuka formasi untuk Tenaga Harian Lepas di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (THL OPD) dalam pengisian penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pangkostrad Mantra sekali koordinator aksi Cahya Basuki yang juga sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan keseriusan pihaknya untuk menuntut agar BKPP terbuka dalam penerimaan PPPK. Sebab selama ini pihaknya menduga adanya kecurangan terkait seleksi PPPK yang selama ini untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.
Termasuk persyaratan dalam PPPK yang menurut Yayak Gundul, sapaan akrabnya, meminta dihapus beberapa persyaratan yang memberatkan THL OPD. Menurutnya, THL OPD yang sudah mengabdi cukup lama harus mendapat prioritas, tidak hanya Nakes maupun guru yang diprioritaskan oleh BKPP.
"Kami ingin THL teknis lainnya agar diikutsertakan di PPPK. Karena selama ini karena yang diikutkan PPPK selalu Nakes dan Pendidikan. Sedangkan THL teknis tidak pernah tersentuh. Kami dorong Pemkab membuka PPPK Teknis lainnya. Begitupun dengan THL yang sudah mengabdi lebih dari 2 tahun untuk diangkat jadi pegawai tetap. Termasuk syarat usia dihapus saja, kalau mereka sudah mengabdi lama kan kasihan kalau kalah sama yang baru lulus," tegas Yayak Gundul Yang saat ini Mencalonkan diri Sebagai DPR RI Dari PAN.
Disamping menyampaikan tuntutan-tuntutan tersebut, dirinya juga mendesak agar dilakukan uji forensik dalam ujian yang mengenakan sistem Computer Asisten Test (CAT). Sistem ini, kata dia, sangat rentan terjadi kecurangan jika tidak dilakukan uji forensik.
Anggaran untuk pelaksanaan PPPK ini juga dirasa oleh Yayak ada kecurangan mengingat tidak terbukanya pihak BKPP dalam memberikan transparansi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi PPPK.
"Pemkab harus menguji forensik komputer CAT PPPK. Selama ini CAT itu tidak pernah diuji forensik. Kami mencurigai pengondisian, lulus tidak lulus dibuat lulus. Buka dan audit belanja PPPK selama ini. Saya dengar anggaran tahun ini lebih dari Rp 600 juta," tambahnya.
Dikatakan demikian oleh Pangkostrad Mantra juga Seorang Caleg DPR RI ini, lantaran pihaknya mendapati laporan dari beberapa THL OPD yang merasa dianaktirikan oleh Pemkab Pati.
Menurutnya Jika tuntutan ini tidak mendapat tanggapan dari BKPP, dirinya bersama Ormas Mantra mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi.
Reporter : Bam's
