Rp 80,9 Juta Dana Aksi Terblokir! Rekening Koordinator AMPB “BOTOK” Dihentikan Aksesnya Saat Unjuk Rasa Di Jakarta Bank Mandiri Mengikuti Permintaan APH

Gambar Gedung Bank Mandiri 

Pati,suakaindonesia.com - Rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, diblokir secara mendadak dengan saldo sekitar Rp80,9 juta. Dana tersebut merupakan gabungan uang pribadi dan donasi masyarakat yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional, logistik, serta akomodasi peserta aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Pemblokiran terjadi sekitar Jumat, 21 Agustus 2026, saat Supriyono memimpin demonstrasi. Melalui video yang beredar di media sosial, Botok menunjukkan status rekeningnya di aplikasi Livin’ by Mandiri yang terblokir dengan saldo Rp80.935.479. Ia mengaku merasa terzalimi karena akses dana tersebut hilang bersamaan dengan gangguan pada akun media sosialnya. Akibatnya, puluhan demonstran dari Pati harus mengandalkan bantuan solidaritas warga setempat.

Setelah Viral Pihak Bank Mandiri kemudian menyampaikan permintaan maaf. Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menyatakan, “Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening. Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.”

Pihak bank menegaskan tindakan itu tidak dilakukan secara sepihak, melainkan mengikuti permintaan aparat penegak hukum (APH). Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan rinci mengenai institusi penegak hukum yang meminta, dasar perkara, maupun hubungan dana tersebut dengan dugaan tindak pidana. PPATK juga menegaskan tidak pernah mengajukan permintaan pemblokiran rekening tersebut.

Koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini. Mereka menilai pemblokiran rekening warga harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana, serta uraian keterkaitan dengan tindak pidana. Tanpa itu, tindakan tersebut dinilai berpotensi menghambat kebebasan berpendapat dan merusak kepercayaan publik terhadap keamanan dana nasabah di perbankan. Koalisi mendesak Bank Mandiri membuka kembali akses rekening jika tidak ada dasar hukum yang sah, sekaligus meminta penjelasan transparan dari pihak terkait.00

Kasus ini menjadi sorotan publik karena terjadi di tengah aksi warga Pati yang menuntut isu-isu terkait penegakan hukum dan antikorupsi.

Redaksi