Proyek Rabat Beton di Tanjung Anom Picu Kecurigaan: Tanpa Papan Informasi, Sudah Retak, Diduga Dikerjakan Kades Sendiri, dan Kepala Desa Menghindar

 

Pati,suakaindonesia.com — Ada yang tidak beres di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Gabus. Proyek rabat beton yang seharusnya menjadi infrastruktur desa justru menyisakan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Dari ketiadaan papan informasi hingga kualitas yang memprihatinkan, hingga dugaan pelaksanaan oleh pihak yang tidak semestinya.

Saat tim media turun langsung ke lokasi, kesan pertama yang muncul justru mencurigakan. Tidak ada satupun papan informasi kegiatan yang terpasang. Nama proyek, nilai anggaran, sumber dana, maupun pelaksana sama sekali tidak bisa dilihat publik. Seolah-olah pekerjaan itu berlangsung tanpa jejak formal.

Kualitas bangunannya pun langsung menjadi sorotan. Permukaan beton sudah terlihat retak-retak, padahal belum lama dikerjakan. Ketika diukur secara acak di beberapa titik, ketebalannya tidak merata sama sekali—berkisar antara 4 cm hingga 10 cm. Angka yang jauh dari standar dan diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Fakta paling mengejutkan datang dari seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya. Dengan nada tegas ia mengungkapkan:

“Itu diborong… dikerjakan oleh Pak Kades sendiri.”

Pernyataan itu memantik pertanyaan serius. Apakah benar proyek yang dibiayai anggaran desa dikerjakan langsung oleh kepala desa? Jika iya, di mana posisi kontraktor resmi? Bagaimana mekanisme pengawasannya? Dan yang paling penting: ke mana sebenarnya anggaran itu mengalir?

Upaya klarifikasi kepada pihak desa justru menambah kecurigaan. Saat ditemui awak media, Kepala Desa Tanjung Anom memilih menghindar. Ketika dihubungi melalui telepon dan WhatsApp, nomornya tidak aktif.

Proyek tanpa papan informasi, kualitas yang sudah bermasalah sejak dini, ketebalan yang tidak merata, dugaan pelaksanaan oleh kepala desa sendiri, serta sikap menghindar saat dimintai keterangan. Semua ini bukan sekadar isu teknis, melainkan soal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran desa.

Apakah praktik seperti ini masih dianggap wajar? Atau justru sudah menyalahi aturan yang berlaku?

Tim suakaindonesia.com masih terus menelusuri fakta lebih dalam. Kami akan terus mengupayakan konfirmasi dari pihak terkait dan mengungkap data yang sesungguhnya. Pantau terus perkembangan berita ini.

Posting Komentar

0 Komentar